HeadlineKutai Timur

Anggaran Jumbo, Harapan Besar untuk Kutim

Wacanakaltim.id – Senin sore itu, ruang sidang utama DPRD Kutai Timur tampak penuh. Kursi-kursi dewan terisi hampir penuh, begitu pula deretan undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala perangkat daerah. Jarum jam menunjuk pukul 16.00 Wita ketika palu diketuk, menandai dimulainya Rapat Paripurna Ke-VII Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026.

Agenda rapat kali ini bukan perkara kecil. Pemerintah daerah dan DPRD Kutim hendak menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Nilai yang diputuskan pun tak main-main: Rp9,89 triliun.

Bagi Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, angka jumbo itu bukan sekadar hitungan rupiah. Ia menyebutnya sebagai strategi untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan yang terus bergerak. “Melalui P-APBD ini, kita berupaya mengakomodir program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan peningkatan pelayanan publik,” ucapnya.

Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menimpali dengan penekanan bahwa keputusan ini lahir dari diskusi panjang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Kami memastikan setiap pergeseran dan penyesuaian anggaran tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat Kutim,” katanya.

Namun, di luar ruang sidang yang megah, suara-suara lain masih terdengar. Bukan tepuk tangan, melainkan keraguan. Publik masih ingat, di tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran kerap tak mencapai target. Ada pula proyek infrastruktur yang berjalan tersendat meski anggarannya sudah digelontorkan.

Sore itu, usai persetujuan bersama, Mahyunadi dan pimpinan DPRD membubuhkan tanda tangan di berita acara. Dokumen pun siap dibawa ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi.

Pertanyaan yang menggantung di benak banyak warga sederhana saja: akankah Rp9,8 triliun itu benar-benar hadir dalam bentuk jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, atau layanan kesehatan yang lebih cepat? Ataukah, sekali lagi, hanya berhenti sebagai angka besar di lembaran kertas?

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button