Wacanakaltim.id – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Kutim, Selasa (18/3/2025). Dalam laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024, ia merinci jumlah pegawai yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan.
“Terdiri atas 5.428 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3.302 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 4.116 Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D),” ungkap Ardiansyah.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Pemkab Kutim tidak menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Namun, pemerintah daerah tetap mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam (SDA), termasuk sektor mineral dan batubara.
“Seluruh dana tersebut menjadi bagian integral dalam struktur APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024,” jelasnya.
Ardiansyah juga menyoroti keberhasilan Pemkab Kutim dalam menjalankan otonomi daerah, yang dibuktikan dengan 37 penghargaan sepanjang tahun 2024, terdiri dari 10 penghargaan tingkat nasional dan 27 penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras kita bersama,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Jika masih terdapat kekurangan dalam efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, marilah kita terus membangun kerja sama yang tulus serta proporsional,” ujarnya.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, Wakil Ketua I Sayid Anjas, Wakil Ketua II Prayunita Utami, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan insan pers.
