Air Bersih Masih Tertahan, Kolaborasi Jadi Kunci—Tapi Siapa yang Memulai?

Wacanakalitim.id – Puluhan warga yang tinggal di RT 19, 20, dan 21 Bukit Kayangan, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, hingga kini belum menikmati layanan air bersih dari Perumdam. Lokasi mereka yang berada di balik kawasan operasional tambang menjadi salah satu tantangan utama.

Semua pihak sebenarnya mengakui pentingnya penyediaan air bersih di wilayah tersebut. Namun hingga kini, belum ada inisiatif konkret yang mampu menyatukan kepentingan antara pemerintah, Perumdam, dan perusahaan tambang.

Direktur Utama Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur, Suparjan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyambung jaringan ke permukiman Bukit Kayangan. Namun ia menggarisbawahi bahwa penyambungan itu tidak bisa dilakukan sepihak.

“Kita tidak bisa masuk begitu saja. Akses ke sana melalui wilayah perusahaan tambang. Perlu ada koordinasi dan izin lintas instansi,” jelasnya, Kamis (22/5/2025).

Menurut Suparjan, Perumdam telah menerima informasi bahwa Dinas PUPR Kutim pernah membangun jaringan ke wilayah tersebut. Namun hingga kini, aset itu belum diserahkan secara resmi, dan statusnya belum memenuhi standar teknis yang bisa langsung dioperasikan.

“Kami tidak bisa serta-merta terima jaringan. Kalau rusak di tengah jalan, kami yang disalahkan. Harus ada kejelasan aset, teknis, dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Di sisi lain, warga terus berharap. Mereka menunggu ada pihak yang cukup berani mengambil langkah awal—membuka komunikasi dengan perusahaan tambang, mengatur lalu lintas perizinan, dan menyatukan kepentingan demi pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Kami ini di tengah-tengah. Semua bilang perlu koordinasi, tapi belum ada yang mulai,” kata salah satu warga.

Ironisnya, semua pihak mengakui perlunya kolaborasi, tapi belum ada yang cukup kuat atau cukup terdorong untuk menginisiasi langkah bersama. Apakah menunggu krisis lebih parah? Atau hanya menunggu siapa yang berani lebih dulu mengetuk pintu sinergi?(*)